Dampak PPKM, Karyawan Wisata di Sumedang Kena PHK


JURNALSUMA.COM.,SUMEDANG – 80 persen karyawan sektor pariwisata di Kabupaten Sumedang terkena PHK dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berlaku sejak awal Juli lalu. Pengelola wisata terancam bangkrut bahkan lokasi wisata pun terbengkalai.
Pantauan di lapangan, terlihat suasana beberapa bjek wisata di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terpaksa ditutup karena kebijakan PPKM Darurat Level 4 yang berlangsung sejak awal Juli dan terus diperpanjang. Sejumlah wahana maupun fasilitas lainnya terlihat kondisinya sudah tidak terurus serta tidak ada satu orang pun yang menjaga tempat wisata tersebut.
Menurut ketua Forum Komunikasi Parawisata Sumedang, Nana Mulyana, akibat dari penutupan tersebut para pelaku usaha sangat terpuruk dan berimbas juga pada PHK sekirat 80 persen karyawan karena pengelola wisata sudah tidak mampu bertahan di situasi yang serba tidak menentu saat ini.
“Kami sudah sekian lama satu setengah Tahun karyawan berada pada posisi yang serba tidak pasti sehingga para pelaku usaha memPHK karyawannya,” kata Nana.
Nana menambahkan, dengan tidak adanya kepastian dalam situasi pandemi Covid-19 membuat para pelaku usaha pariwisata sempat akan mengibarkan bendera kuning sebagai simbol kematian yang dialami sektor pariwisata di Kabupaten Sumedang.
“Sebelum kami melakukan gerakan itu Pemerintah Daerah bergerak cepat dan meminta kami untuk beraudensi menyampaikan seluruh persoalan yang kami hadapi,” ujar Nana.
Para pelaku usaha pariwisata berharap ada kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait PPKM Level 4 yang dirasa memperpuruk ekonomi sektor pariwisata.
Sementara itu Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir mengatakan, pihaknya berupaya memberikan bantuan bagi seluruh masyarakat maupun sektor usaha yang terdampak kebijakan PPKM salah satunya sektor pariwisata dengan mengusulkan pelonggaran kepada Pemerintah Pusat.
“Beberapa hal yang disampaikan kepada kami telah kami tindak lanjuti kepemerintah Pusat diantaranya pelongaran dan relaksasi bagi pelaku usaha pariwisata,” kata Dony.
Selanjutnya Dony menyampaikan, upaya yang dilakukan Pemerintah sebagai bentuk perhatian atas keluhan dan aspirasi untuk meringankan beban palaku usaha yang tengah mengalami kesulitan di situasi saat ini.
“Setidaknya ini untuk meringankan beban pelaku ekonomi, pelaku usaha wisata, seni budaya ini karena banyak yang tidak bisa tampil, kemudian banyak yang gulung tikar, banyak yang di PHK,” ucapnya.