Batal Lagi Naik Haji, Calon Jemaah Sebut Pemerintah Gagal Jalin Komunikasi
JURNALSUMA.COM.,MAJALENGKA – Calon jemaah haji Tahun 2021, gagal berangkat ke tanah suci. Kondisi ini, terjadi sejak pandemi covid-19 yang mewabah secara global. Dan sudah dua kali pula, pelaksanaan ibadah haji bagi calon jemaah asal Indonesia, dibatalkan.
Supena, salah seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang gagal berangkat, menginginkan kejelasan dari pemerintah. Dia menilai, pemerintah telah gagal menjalin komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Pertanyaan dari kami masyarakat awam, apakah betul negara lain yang mempunyai kondisi seperti Indonesia, ada pandemi covid tidak bisa mendapat kuota? tidak bisa berangkat?,” kata Supena disela acara Desiminasi Pembatalan Keberangkatan Haji Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Angkatan XXIII di Majalengka, Sabtu (23/10/2021).
Supena mengaku sangat kecewa, karena keinginan menunaikan ibadah yang telah lama dirindukannya, harus terus ditunda. Sementara upaya pemerintah dinilainya telah gagal memfasilitasi ibadah masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam.
“Bukan sukses yang tertunda, ini kan program, apalagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, kalau dari segi marketing, kenapa pemerintah tidak mengikuti persyaratan yang dimaukan penerima itu,” ungkap Supena.
Seperti diketahui, pembatalan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1442 Hijriyah atau Tahun 2021, diputuskan dalam keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021, tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji.
Hal itu ditegaskan juga Dirjen Penyelengaraa Haji dan Umroh Kemenag RI, Prof. Hilman Latif. Salah satu alasan pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan bagi calon jemaah haji asal Indonesia, terkait perbedaan jenis vaksin di Arab Saudi, dengan jenis vaksin yang digunakan di Indonesia.
“Karena standar kesehatannya berbeda, kita punya standar kesehatan yang sama, tetapi pilihan vaksinnya berbeda,” jelas Hilman.
Pemerintah Arab Saudi, lanjut Hilman, memberlakukan empat jenis vaksin bagi calon jemaah haji dan umroh. Diantaranya Astrazeneca, Pfizer, Moderna dan Jhonson and Jhonson.
Dalam hal ini, kata Hilman, pihaknya akan berupaya bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, agar kuota jemaah Indonesia segera dibuka.
“Ini kan masalah komunikasi, situasi global, politik dan ini itu. WHO, dulu tidak mengakui sekarang mengakui, perintah Arab Saudi mungkin sudah mengakui, tapi belum mengganti, itu kan masalah waktu,” ucapnya.
Di tempat sama, Komisi VIII DPR RI, Jefri Romdonni mengatakan, terkait aturan dan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang belum memberi akses bagi calon jemaah Indonesia harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Sehingga, bukan hanya Kemterian Agama, tetapi juga andil dari pemerintah, dalam hal ini presiden.
“Seharusnya dalam hal ini juga, presiden selaku kepala Negara, supaya bisa masuk, ikut andil dan tentunya akan selalu kami suarakan,” ujar Jefri.
