JURNAL SUMA.COM., SUMEDANG – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi membuka kegiatan retret kepala daerah gelombang ke ll yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
Acara yang berlangsung hingga 26 Juni ini ditujukan sebagai forum pembelajaran dan refleksi kepemimpinan bagi para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Retret gelombang kedua ini, diikuti 86 kepala daerah meliputi Gubernur, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota.
Mendagri Tito menyampaikan apresiasi atas kehadiran sekitar 90 persen kepala daerah yang terdaftar sebagai peserta retret gelombang ke ll. Meski ada sejumlah kepala daerah yang berhalangan hadir, termasuk Gubernur Papua Pegunungan karena berduka, Ia menegaskan pihaknya memahami dan turut menyampaikan belasungkawa.
“Ketidakhadiran beberapa peserta karena alasan kesehatan maupun kedukaan adalah hal yang kita maklumi bersama. Kami turut berduka dan berharap mereka tetap semangat meskipun tidak bisa ikut secara langsung,” kata Tito.
Kampus IPDN dipilih sebagai lokasi retret gelombang ke ll bukan tanpa alasan. Menurut Tito, Jatinangor dipilih karena letaknya yang strategis dan fasilitasnya yang lengkap.
“Kita diberikan pilihan antara Magelang dan IPDN. Kami pilih di sini karena lebih dekat dengan Jakarta, memudahkan kehadiran para narasumber yang sebagian besar menteri aktif dengan jadwal padat,” jelasnya.
Selain faktor geografis, IPDN dinilai sangat representatif untuk kegiatan pembelajaran seperti ini.
“Fasilitas di sini sangat memadai, mulai dari ruang kelas, akomodasi, hingga sistem pendukung lainnya. Ini tempat pendidikan pemerintahan terbesar di Indonesia,” tambah Tito.
Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mampu memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah.
“Semoga retret ini menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk merefleksikan perjalanan pemerintahannya serta memperkuat jejaring kerja sama antarwilayah,” pungkasnya.
