JURNAL SUMA.COM., SUMEDANG – Warga tiga desa yang terdampak pembangunan Tol Cisumdawu, yakni Desa Sirnamulya, Mulyasari, dan Girimukti Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kembali melakukan aksi demo menuntut pembayaran ganti rugi, Rabu (26/2/2025).
Aksi kali ini bahkan sempat diwarnai aksi saling dorong antara petugas keamanan gabungan dengan massa aksi yang terdiri dari kalangan orangtua, termasuk kaum ibu-ibu.
Pantauan di lokasi, aksi demo di KM 178 Dusun Binong Desa Sirnamulya ini diawali dengan pembentangan spanduk tuntutan. Selanjutnya warga langsung berupaya masuk ke badan jalan tol.
Namun aksi warga yang berupaya menutup total ruas tol arah Bandung tersebut langsung diadang barikade petugas gabungan dari TNI/Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Sejumlah warga bahkan sempat berhasil menerobos hingga jalan tertutup total. Namun Petugas berhasil mendesak massa aksi kembali ke bahu jalan, hingga akhirnya unjuk rasa dilakukan di sana.
Salah seorang warga Desa Mulyasari yang terdampak tol, Dede Rohana mengatakan, di desa tersebut tercatat sebanyak 19 rumah hingga area persawahan yang terdampak. Sehingga, warga meminta kepada pemerintah hingga pihak terkait lainnya agar bidang tersebut bisa dibebaskan.
“Semuanya ada 19 rumah sama sawah yang kena dampak. Harapannya sih pengen dibebasin sama pemerintah soalnya rumahnya juga pada rusak, pengennya secepatnya dibebasin. Kalau area persawahan itu kena longsor jadi tidak bisa ditanam apa-apa lagi udah banyak batu. Kalau normal dalam setahun bisa tiga kali panen,” ujar Dede.
Ia mengungkapkan, untuk pembebasan lahan sudah pernah ada pembahasan pada tahun lalu. Dalam pembahasan tersebut pihak terkait berjanji akan melakukan penetapan lokasi. Namun, hingga saat ini warga tidak mendapatkan kejelasan apapun terkait dengan tindak lanjut pembebasan lahan yang terdampak pembangunan.
“Pernah ada pertemuan sama pihak terkait sama warga di tiga desa ini waktu di Desa Licin. Nah katanya dua Minggu setelah lebaran tahun kemarin ada penlok (penetapan lokasi) katanya dari beberapa bidang, tapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi,” tambah Dede.
Disampaikan Dede, warga khususnya di tiga desa melakukan aksi demo karena mengaku sudah muak dengan tanpa adanya kejelasan soal pembebasan lahan ini maupun ganti rugi.
“Iya sudah muak, soalnya demo bukan sekali dua kali, setiap demo ada BPN dama CKJT juga sama dari pemerintah cuman ya sampai dengan sekarang nggak jelas,” imbuhnya.
Aksi warga yang dilakukan sejak pagi hari tersebut akhirnya direspon oleh pihak terkait. Perwakilan dari CKJT serta PPK lahan Tol Cisumdawu pun tampak menemui massa unjuk rasa.
Penanggungjawab lapangan PPK lahan Tol Cisumdawu, Wawan Eka Prasetya menyampaikan bahwa berlarut-larutnya proses pembebasan lahan di tiga desa tersebut lantaran kendala administrasi.
“Kendala ini ada di administrasi, kendala berkas-berkas yang belum lengkap. Sebetulnya penlok sudah terbit pada dari gubernur tanggal 8 Mei 2024, sampai sekarang masih dalam proses permohonan pendelegasian dari BPN Kanwil. Untuk proses pendelegasian itu kami melengkapi berkas-berkas,” kata Eka.
Ia pun menjanjikan bahwa proses pelengkapan berkas akan dilakukan selambat-lambatnya minggu depan.
“Dalam minggu ini kami akan melengkapi kekurangan tersebut. Setelah kami lengkapi kekurangan tersebut kami berharap surat pendelegasian bisa dilakukan ke BPN Sumedang,” ucapnya.
Sementara itu Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono memastikan bahwa meski warga melakukan unjuk rasa di jalan tol, namun arus lalu lintas tetap lancar. Menurut Kapolres, masyarakat berlaku kooperatif sehingga aksinya tidak mengganggu arus lalin Tol Cisumdawu.
“Kami bersama TNI serta satuan pengamanan dari Pemda Sumedang memfasilitasi supaya warga melaksanakan niatnya berunjuk rasa menuntut haknya tapi juga tidak mengganggu ketertiban umum,” imbuhnya.
Usai melakukan unjuk rasa selama sekitar 4 jam, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib sekira pukul 12.10 WIB. Warga pun berharap aksi mereka kali ini diperhatikan oleh pemerintahan baru baik bupati, gubernur, hingga presiden, agar pembayaran ganti rugi segera terealisasi.
