JURNAL SUMA.COM., SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menegaskan kesiapannya untuk menjadi pionir dalam mendukung program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP), sebuah inisiatif strategis dari pemerintah pusat guna memperkuat ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, saat menghadiri acara peluncuran pembentukan KMP se-Jawa Barat yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5/2025).
Peluncuran itu, dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan menggunakan angklung, didampingi sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta para Bupati/Wali Kota, Camat,
Dalam pernyataannya, Wabup Fajar mengungkapkan, pembentukan KMP di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 90 persen, sehingga sudah bisa dijalankan mulai Mei 2025.
“Kami sudah 90 persen siap. Bulan Mei ini, KMP di Sumedang mulai bergerak. Tapi ingat, koperasi bukan hanya papan nama harus ada dampak ekonomi nyata,” tegas Fajar.
Wabup juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab kepala desa dalam mengelola koperasi agar tidak berubah menjadi ladang kredit macet. Wabup juga menyebut pentingnya peran camat dalam melakukan pengawasan dan pendampingan
“Kades harus punya bisnis yang jalan, supaya pinjaman bukan sekadar utang tapi investasi produktif. Para camat wajib memonitor. Karena koperasi ini bukan hanya tempat simpan pinjam, tapi juga bisa memiliki apotek, mini store, gudang, dan unit usaha lainnya. Semua harus dievaluasi secara matang,” ujarnya.
Lebih lanjut Wabup menyatakan bahwa Sumedang siap menyambut arahan Presiden RI melalui Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden mengenai percepatan pembentukan KMP.
“Bupati sudah menginstruksikan bahwa Sumedang siap untuk launching. Ini langkah besar dalam membangun ekosistem ekonomi desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan, pembentukan KMP merupakan amanat langsung Presiden Jokowi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan di desa.
“Selama 29 tahun reformasi, pembangunan desa belum seimbang. Dengan KMP, hampir Rp 750 triliun akan digelontorkan untuk membangun ekonomi pedesaan. Ini tidak boleh gagal,” katanya.
Ia mengharapkan KMP menjadi tulang punggung ekonomi desa dan kelurahan melalui unit usaha seperti simpan pinjam, kios sembako, apotek, klinik, pergudangan, hingga logistik.
“Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, KMP diyakini dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi rakyat,” pungkasnya. (**)
