JURNAL SUMA.COM., SUMEDANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati menegaskan pentingnya disiplin anggaran tahun 2025 dengan merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Kebijakan ini diharapkan dapat berdampak pada seluruh sektor, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah.
“Tahun ini kita harus mulai mengencangkan ikat pinggang. Penghematan 50 persen menjadi kewajiban yang harus kita patuhi dan laporkan ke provinsi serta pusat.” kata Tuti saat memimpin apel pagi sekaligus penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Lapangan Upacara Setda, Senin (10/2/2025).
Dalam hal ini, Sekda menekankan bahwa penghematan anggaran menjadi prioritas, dengan penyesuaian kebijakan yang harus diterapkan secara menyeluruh.
Beberapa langkah strategis telah disiapkan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi. Di antaranya adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, sewa hotel, serta penyelenggaraan acara.
“Kita juga harus mengoptimalkan rapat secara daring (Zoom) dibandingkan pertemuan tatap muka yang bersifat seremoni. Selain itu, kita juga akan menyesuaikan standar harga konsumsi rapat, dari kemasan boks ke penyajian di piring, untuk menekan biaya,” tambahnya.
Sekda juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran akan berlaku di seluruh sektor, termasuk fasilitas untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Pemerintah pusat sangat serius dalam kebijakan efisiensi ini. Bahkan, anggaran konsumsi untuk pimpinan pun dipangkas 100 persen. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan diri dan tetap memastikan kinerja berjalan optimal,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tuti juga menekankan pentingnya menjaga tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) agar tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai kita terlalu jauh dalam mengambil peran di luar batas kewenangan kita, karena konsekuensinya akan kembali kepada kita sendiri,” ujar tuti.
Dengan kebijakan efisiensi yang ketat, Sekda berharap seluruh jajaran Pemerintah Daerah dapat menjaga kedisiplinan anggaran serta memastikan kualitas pelayanan dan kinerja tetap terjaga meskipun dengan pengurangan anggaran. **
