Ratusan Tenaga Kesehatan Honorer di Sumedang Geruduk Gedung DPRD
JURNAL SUMA.COM., SUMEDANG – Ratusan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes se-Kabupaten Sumedang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (19/7/2022). Mereka menuntut dan memprotes terkait rencana penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan Pemerintah Pusat mulai tahun 2023.
Pantauan di lapangan, sebelum menuju Gedung DPRD Sumedang, ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) berjalan kaki dengan membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan mereka. Bahkan, dalam aksi tersebut juga seorang ibu hamil ikut serta untuk memperjuangkan tuntutannya.
Salah seorang peserta aksi dari Nakes Puskesmas Cimanggung, Susi Siti Rohmah (34) mengaku tak gentar ikut aksi untuk memperjuangkan keinginannya, meski dirinya tengah hamil delapan bulan. Ia berharap aspirasi yang dilakukan saat ini didengar oleh DPRD, Pemda Sumedang serta Pemerintah Pusat.
“Iya intinya meskipun saya sedang hamil 8 bulan, tapi saya ingin juga keinginan hati kami didengar. Jadi intinya bukan hanya untuk p3k membuka untuk umum saja, tapi bagai mana nasib kami honorer semua di Sumedang. Saya menjadi tenaga honorer sebagai perawat di Puskesmas sudah 10 tahun,” kata Susi.
Sementara itu, usai perwakilan honorer melakukan audiensi dengan para anggota dewan, Ketua DPRD Sumedang, Irwansyah Putra, langsung menemui massa yang melakukan aksi di depan gedung DPRD. Pihaknya, siap mengawal enam poin tuntutan yang diajukan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes se-Kabupaten Sumedang, mulai dari pemerintah daerah hingga pusat.
Satu diantaranya, pemerintah daerah tidak membuka lagi penerimaan CPNS dan P3K dari pelamar umum, pegawai swasta dan pegawai dari luar wilayah Sumedang.
“Jadi tidak perlu seleksi lagi, karena biasanya dibuka untuk umum. Kita khawatir tenaga honorer yang memiliki masa tugas bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, bisa tereliminasi oleh yang baru. Sehingga nanti tidak perlu seleksi lagi secara umum. Cukup seleksi di instansi internal saja. Mana yang menang masa kerjanya sudah lama, ini didahulukan,” kata Irwansyah.
Bila pun harus tetap diseleski secara umum, lanjut Irwansyah, perlu adanya tolak ukur bagi honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun.
“Kita juga menyarankan agar kuotanya ditambah bagi yang belum ada formasinya. Ini juga akan mengurangi beban pemerintah sendiri. Dan bila ditanyakan bagaimana keuangan di daerah, kuat atau kah cukup engga untuk mendanai atau menggaji mereka, nanti kita lihat sama-sama,” tuturnya.
Selama pengawalan tuntutan para honorer diajukan, DPRD Sumedang akan meminta juga untuk diadakannya kembali intensif bagi tenaga honorer nakes dan non nakes.
“Ada diantara mereka yang mengatakan, dulu mereka pernah terima (intensif), tapi sekarang hilang. Kita DPRD simpel saja, sesuatu yang baik kenapa harus dihilangkan. Lanjutkan lagi lah yang baik itu,” ucapnya.
