JURNAL SUMA.COM., SUMEDANG – Momen pesta demokrasi di Kabupaten Sumedang Jawa Barat kian terasa. Oleh karena itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumedang bersama KPU dan Bawaslu Sumedang, menggelar deklarasi netralitas ASN, TNI, Polri pada Pilkada serentak 2024.
Deklarasi netralitas ASN tersebut digelar di Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), pada Rabu (26/6/2024). Usai membacakan deklarasi, ASN yang terdiri dari Camat hingga TNI, Polri langsung melakukan penandatanganan sebagai tanda menjaga netralitas ASN di Pilkada 2024 mendatang.
Menurut Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Yudia Ramli, Pilkada sendiri merupakan salah satu agenda besar untuk menentukan masa depan dari daerah. Maka dari itu, netralitas ASN tentu harus dijaga.
“Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 merupakan agenda besar yang menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu tetapi semua pihak harus bisa ambil bagian untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada,” ujar Yudia kepada awak media.
Yudia menyampaikan, situasi saat mendekati Pilkada merupakan kondisi yang terbilang sensitif. Sehingga dirinya selalu mengingatkan akan peran ASN dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.
“Keadaan ini, apabila tidak di antisipasi dari sekarang maka akan berpeluang menimbulkan gesekan atau konflik yang tidak kita inginkan di tengah-tengah masyarakat. Jaga netralitas kita sebagai aparatur pemerintah, jangan terbawa arus pusaran politik tapi tetap pegang teguh amanah, menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai pelayan masyarakat,” katanya.
“Kami mengharapkan dukungan semua pihak, aparat keamanan, TNI, Polri, tokoh agama, masyarakat dan seluruh masyarakat, akademisi terutama badan Adhoc, diantaranya PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih untuk sama-sama bergandengan tangan menciptakan tahun 2024 dengan aman lancar dan damai,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumedang Ade Adrianta Sinulingga menyampaikan, pihaknya tak ingin lagi terdapat ASN yang tidak netral. Menurutnya, dalam Pemilu 2024 kemarin sendiri terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam netralitas.
“Kalau dari Pemilu kemarin ada (pelanggaran) itu dari Kadispora dan itu kita sudah lakukan sesuai mekanisme penanganan pelanggarannya sampai akhirnya kita rekomendasikan untuk dipanggil oleh Pak Pj Herman,” kata Ade di lokasi yang sama.
Agar hal tersebut tidak kembali terulang, kata Ade, pihaknya meminta kepada Forkopimda Sumedang dapat memperkuat komunikasi bersama dengan jajarannya terkait dengan netralitas dalam tahapan maupun penyelenggaraan Pilkada nantinya.
“Sebenernya kita lebih memperkuat komunikasi antar Forkopimda saja karena kalau pimpinan-pimpinan tiap lembaganya sudah saling memahami itu tupoksinya masing-masing dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Forkopimda di jajarannya itu saya pikir bisa tersampaikan,” tuturnya.
“Betul harapan kami dari Bawaslu itu tidak terjadi lagi hal-hal seperti di Pemilu kemarin,” tambahnya.
