Sekretariat Viking Sumedang Disegel, Ini Tindakan Anggota dan PT.Kampung Makmur
JURNALSUMA.COM., SUMEDANG – Sekretariat Viking Distrik Sumedang yang berada di komplek Graha Insun Medal (GIM), Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jawa Barat disegel pihak pengelola PT.Kampung Makmur menggunakan gembok, Rabu (2/2/2022).
Kejadian itu, menuai reaksi anggota Viking Distrik Sumedang dari sejumlah Rayon datang, untuk memastikan kondisi sekretariat mereka yang disegel pihak pengelola PT.Kampung Makmur. Bahkan, suasan pun sempat memanas saat sejumlah anggota viking melakukan mediasi dengan pihak pengelola.
Penyegelan sekretariat viking tersebut pertama kali diketahui Ketua Viking Distrik Sumedang pada Rabu pagi.
Menurut Ketua Viking Distrik Sumedang, Hendri Darmawan atau yang dikenal Ibro, pihaknya telah meminta waktu tenggang keterlambatan pembayaran Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) tersebut hingga bulan April. Namun, pihak pengelola meminta dibayarkan pada akhir bulan ini (Januari 2022).
“Tadi pagi pas saya datang kesini kaget, karena biasanya gemboknya cuma satu tiba-tiba jadi tiga gembok,” kata Ibro.
Keterlambatan pembayaran IPL tersebut, kata Ibro, lantaran tidak adanya pemasukan, karena liga tidak berjalan dengan normal akibat Pandemi. Pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan pembayaran kepada pihak pengelola.
“Jadi rencananya kita akan audensi dengan komisaris PT Kampung Makmur untuk mencari solusinya,” katanya.
Sementara itu Humas PT. Kampung Makmur, Zenni Bima mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi untuk mencari solusi terkait tunggakan sewa sekertariat viking yang masuk kategori non profit.
“Kebetulan kami merupakan badan usaha yang dituntut untuk mencari keuntungan dan pendapatan. Disatu sisi kita juga ada sisi sosial,” kata Zenni.
Zeni mengatakan, di komplek GIM sendiri ada dua tipe penyewa yaitu, profit dan non profit. Sementara viking Sumedang masuk kategori non profit yaitu penyewa yang hanya wajib membayar IPL.
Dari hasil mediasi tersebut PT. Kampung Makmur selaku pengelola akan memberikan jangka waktu serta melakukan mediasi dengan beberapa pihak, untuk mencari solusi terkait kewajiban Viking Sumedang yang harus dibayarkan.
“Seharunya viking itu berbadan hukum, karena ketika dia tidak berbadan hukum tidak bisa mengakses pendanaan dari pemerintah daerah. Dan tadi juga kesepakatannya kita akan membantu membuatkan badan hukum,” ucapnya.
Terkait masalah lainnya diantaranya fasilitas air bersih yang dikeluhkan penyewa karena bau dan alirannya sering tersendat, Zeni menyampaikan akan berupaya untuk menyelesaikan keluhan para penyewa secara bertahap.
“Keluhan penyewa ada beberapa yang sudah kita selesaikan, dan ada yang ngantri tunggu sesegera mungkin akan kita selesaikan,” ujarnya.
