JURNALSUMA.COM., SUMEDANG – Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), puluhan supir dan pengusaha Angkutan Kota (Angkot) di Kabupaten Sumedang mendatangi Kantor Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumedang, di Kawasan Rancapurut, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (5/9/2022) petang.

Puluhan sopir angkot menuntut Organda untuk segera melakukan penyesuaian tarif dampak dari kenaikan harga BBM. Bahkan saat audensi berlangsung, para sopir angkot sempat terjadi ketegangan dan adu argumen bersama perwakilan Organda. Namun, ketegangan mereda setelah pihak Organda menjelaskan situasi tarif yang belum naik lantaran belum adanya kebijakan dari Pemkab Sumedang.

Puluhan supir Angkot di Sumedang mendatangi Kantor DPC Organda Sumedang

Salah seorang ketua unit kerja Angkutan Umum jurusan Sumedang-Hariang, Nono (61) mengaku keberatan dengan kenaikan harga BBM ini. Bahkan, daei 80 kendaraan yang dikelolanya/ hanya 40 kendaraan yang beroprasi, lantaran supir angkot tidak mampu membayar setoran harian.

“Iya keberatan kalau buat supir angkot mah harga BBM naik mah, tapi kalau penumpangnya tidak sepi mah ngga. Kan sekarang penumpangnya sepi hanya bisa menarik 5 atau 3 orang tiap hari, bukannya untung tapi malah nombok buat beli bensin juga,” kata Nono.

Sementara itu Sembari menunggu regulasi tarif baru dari Pemkab Sumedang, pihak Organda menyebut saat ini tarif angkutan umum di Sumedang masih mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2013 tentang tarif lama. Namun tarif disesuaikan dengan kenaikan harga BBM saat ini.

“Untuk di Sumedang sendiri karena kita regulasi yang ada kita mengacu ke Perbup 2013 tentang tarif lama, tapi itu tentunya harus disesuaikan dengan tarif yang sekarang. Memang dari kenaikan BBM ini secara otomatis tarifnya harus ada penyesuaian, namun penyesuaian ini dilakukan oleh kami dan peserta pengurus jalur bersipat sementara dulu sambil menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat,” kata Sekjen Organda Sumedang, Yudi Gumelar.

Disinggung soal tanggapan dari Pemda Sumedang terkait kenaikan harga BBM ini, kata Yudi, pihaknya sangat menyayangkan terhadap sikap Pemda dan Dinas terkait. Di saat Kabupaten/Kota lain merespon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di sektor trasportasi. Maka dari itu, pihaknya memanggil seluruh pengurus KKU untuk melakukan audensi.

“Kami sangat menyayangkan terhadap sikap dari Pemda Sumedang dan dinas terkait disaat Kabupaten/Kota begitu respek menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau operasional ini berhwnri otomatis ekonomi akan lumpuh,” ucapnya.

Pihak Organda dan supir angkot Sumedang berharap, Pemerintah Kabupaten agar cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan ini. Agar tidak ada riak di lingkungan supir angkot swhingga terjadinya aksi mogok massal.

“Harapan kami kepada Pemerintah kalau ada perubahan regulasi seperti ini yang bersifatnya berdampak terhadap keberadaan transportasi yang juga berismbasnya kepada ekonomi, tolong lah cepat tanggap baik pihak DPRD, Pemda atau Dinas terkait, jangan sampai menunggu hal-hal yang tak diinginkan,” harapannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here