JURNALSUMA.COM., MAJALENGKA – Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, merupakan salah satu lembaga yang terkait dengan Pemerintah Keuangan Negara. Akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena adanya pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait tugas pokok dan fungsi (Tufoksi).
Carut marutnya kegiatan ekspor infor di Republik Indonesia tidak terlepas Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan RI, Presiden RI Jokowi Dodo pentingnya melindungi komoditas dalam negeri akibat derasnya barang Infor menggunakan label barang dalam negeri.
Menurut Penggiat Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Dr. Oce Madril, penyalahgunaan ijin ekspor imfor, masuknya imfortir nakal yang membuat seolah olah fungsi penegakan hukum. Penindakan bea dan cukai tidak berjalan optimal, bahakan terkesan ada kerjasama dengan oknum bea cukai.
“Perintah tegas langsung dari Jakasa Agung RI, Burhanuddin Kepada jajarannya mengungkap mafia pelabuhan dengan mafia Imfortir dan eksportir nakal. Pemeriksaan dan investigasi secara masif sangat di butuhkan buka. Saja untuk kepentingan penegakan hukum ,akan tetapi untuk perbaikan sistem,” kata Oce Madril.
Oce Madril Berharap, ada tata kelola di berbagai segemen terkait dengan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Kemudian ada regulai yang tegas sehingga tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun karena tujuannya untuk memaksimalkan penerimaan keuangan negara.
“Ada tindakan yustisi berupa penetapan tersangka, dilanjut dengan penahanan personil Bea dan Cukai, merupakan langkah yang perlu di dukung dan di apresiasi dalam rangka pembersihan personil dan terapi kejut dari Kejaksaan Agung RI sebagai penegak hukum,” ucapnya.
Kedepannya adanya kerjasama yang efektif Bea dan Cukai, dalam hal ini Kementerian keuangan dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisan Republik Indonesia dalam rangka tukar informasi data-data guna otomatisasi penerimaan keuangan negara dan dalam rangka penegakan hukum yang elaboratif sehingga penegak hukum di sektor penerimaan keuangan negara dapat berjalan secara intergated.
