Disusun Oleh : BT.JHONATHAN ROGANDA SITORUS NO.AK.18.104 dan BT.ERNESTO KANDOUW NO.AK.18.202

JURNALSUMA.COM – Usulan Lemhannas (Lembaga Pertahanan Nasional) tentang Polri yang kedepannya akan dibawah Kemendagri menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, terutama pendapat-pendapat ahli maupun tokoh-tokoh politik.

Menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, perubahan struktur organisasi polri akan sangat sulit untuk dilakukan melihat panjangnya birokrasi dan regulasi yang akan terjadi selama proses perubahant tersebut. Sesuai pasal 30 ayat 4 UUD 1945 tertulis. “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum,”

Dalam peraturan lain, yaitu TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Peraturan lain yang memperkuat kedudukan polri yaitu di Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 ditetapkan dengan jelas bahwa institut Polri berada di bawah Presiden sebagai kepala negara. Apabila usulan ini dijalani, hal tersebut mewajibkan pemerintah untuk merevisi TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan UU No. 2 Tahun 2002.

Usulan Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo itu seharusnya didiskusikan terlebih dahulu dari pihak intern secara matang baru dipublikasikan kepada masyarakat.

Menurut Fonda (Ketum Sahabat Polisi), apabila Polri berada di bawah Kemendagri. hal ini akan memberikan intervensi yang sangat luas dari berbagai pihak kepentingan politik terhadap berbagai kebijakan yang akan dilakukan. Padahal sejauh ini, kinerja Polri dibawah Presiden langsung justru mengalami peningkatan dalam tingkat penyelesaian kasus (perkara) sebesar 6,1% dan penurunan laporan kejahatan sebesar 19,3% yakni hanya sebanyak 53.360 perkara.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menanggapi bahwa wacana institusi Polri di bawah Kementrian Dalam Negeri mungkin tidak akan berjalan dengan baik sebab sebagai alat negara Polri harus mandiri. Beliau melihat ada 2 institusi yang mandiri dalam melaksanakan tugasnya yakni Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tjahjo merasa Polri harus mengikuti 2 institusi tersebut. Terlepas dari hal itu, belum ada Langkah pasti yang diambil oleh pemerintah untuk menempatkan Polri di bawah kementrian. Hal ini menandakan bahwa wacana ini bukanlah agenda utama Pemerintah.

Dilihat dari segi birokrasi, apabila Polri berada di bawah Kementrian Dalam Negeri, akan terjadi penumpukan tugas antara ASN dan Polri yang nantinya akan terjadi kontak yang bisa menimbulkan sebuah konflik tugas. Hal ini diperberat dengan tunduknya Polri terhadap UU yang mengakibatkan akan adanya aturan yang saling bertabrakan untuk menjelaskan tupoksi dari Polri.

Ketua Penasihat Ahli Kapolri, Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto menegaskan bawah sudah tepat Polri berada di bawah Presiden. Berbeda dengan negara lain yang mungkin sudah meletakkan lembaga kepolisian di bawah kementrian mereka, Indonesia memiliki sistem kepolisian yang berbeda dengan yang berada di belahan dunia lainnya. Sisno berpendaoat, sebagai alat negeri Polri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden selaku kepala negara adalah pilihan yang tepat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here