JURNALSUMA.COM.,SUMEDANG – Masyarakat terdampak pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Dusun Sabagi Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Jawa Barat, meminta Pemerintah Daerah Sumedang untuk mendorong penyelesaian masalah pembayaran ganti untung lahan. Termasuk bangunan mereka yang terkena proyek tol.

Warga menilai, uang yang mereka terima untuk pembebasan lahan, tidak berdasarkan kesepakatan warga. Seperti disampaikan Yayat salah seorang warga terdampak, menyebutkan ada 333 KK yang lahannya dibayar tanpa adanya kesepakatan dari warga.

“Dulu saat pembebasan 2010, kami diintimidasi oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah) dan Tim 7. Katanya kalau menolak, tanah hilang, uang hilang. Jadi mereka menghargai tanah kami paling mahal Rp.1 juta, itupun tanpa dihitung bangunan,” ujarnya, Minggu (28/11/2021).

Yayat menggambarkan, tanah miliknya seluas 154 bata beserta bangunan saung dan tanaman diatasnya, hanya dibayar Rp.153 juta.

“Bukan hanya di sini (Ciherang) saja, ada juga warga Desa Pamekaran (Kecamatan Rancakalong) atas nama Jumasih tanahnya 5.600 meter persegi, hanya dibayar Rp.350 juta. Kemudian warga atas nama Endah tanahnya 1.078 meter persegi hanya dibayar Rp.61 juta. Ini semua berkasnya ada di saya,” tuturnya.

Yayat menuturkan, warga sudah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan haknya. Diantaranya, beraudiensi dengan para pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang pada Mei 2021 lalu.

“Mereka (pimpinan DPRD) mengatakan akan memperjuangkan. Tapi sampai saat ini belum ada realisasi,” tuturnya.

Warga lainnya, Asep juga mengaku merasa dizolimi. Dia menuturkan, neneknya, Irin, memiliki lahan seluas 420 meter persegi dan tiga bangunan yang terdampak tol. Namun hingga saat ini, baru dibayar Rp.84 juta.

“Nenek saya sudah sangat tua, waktu itu dikasih Rp 84 juta ya diterima saja, karena dikiranya hanya uang muka. Tapi ternyata sampai sekarang belum nerima lagi. Ini kan tidak manusiawi,” ucapnya.

Dikatakan Asep, saat ini sebanyak 333 KK tersebut sudah pindah, dan lahannya sudah dilakukan pembangunan kontruksi. Namun warga berharap masalah pembayaran ganti untung segera diselesaikan. Sebab, sepengetahuannya, Tol Cisumdawu bakal mulai beroperasi pada akhir tahun ini.

“Kalau sudah beroperasi kami khawatir masalah ini dianggap sudah selesai. Anehnya lagi setelah pembayaran 2010 kami masih menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang). Kalau seperti itu lahan ini masih milik warga,” ucapnya.

Warga berharap pemerintah kabupaten mengambil langkah untuk penyelesaian masalah tersebut. Atas masalah ini, kata Asep, tidak ada niatan untuk mengganggu proses pembangunan nasional.

“Apalagi Desember mulai beroperasi. Jangan sampai kami turun menutup jalan,” ucapnya.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here