JURNALSUMA.COM,.SUMEDANG – Ratusan tenaga teknis honorer Dinas Pendidikan Sumedang, geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Senin (14/11/2021). Mereka, mendesak anggota dewan dan dinas untuk melakukan pengajuan kesejahteraan bagi para tenaga teknis honorer.

Pantauan di lapangan, para tenaga teknis dinas pendidikan membentangkan sepanduk, bertuliskan tuntutan terkait kesejahteraan mereka. Serta pengangkatan yang tidak pernah didapat meski telah mengabdi puluhan tahun.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir yang tengah menghadiri kegiatan paripurna sempat di hentikan oleh para tenaga teknis. Mereka mempertanyakan prihal keluhan yang mereka ajukan saat ini.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia usai menerima perwakilan tenaga teknis. Pihaknya mengaku dengan adanya tuntutan tenaga teknis, terkait kesejahteraan dan tidak adanya formasi di perekrutan P3K bagi tenaga teknis sekolah.

“Keberadaan tenaga teknis itu penting, namun ini terkait dengan kendala regulasi,” kata Asep Kurnia.

Dikatakannya, terkait regulasi didalam Kemenpan-RB termasuk dalam peraturan pemerintah, yang tidak ada formasi untuk tenaga teknis sekolah. Pihaknya akan berupaya mendorong pemerintah untuk segera melakukan peninjauan ulang.

“Untuk lain-lainnya dan kesejahteraan sebagainya kita sepakat, mudah-mudahan kedepannya lebih ada perbaikan,” ucapnya.

Sementara itu koordinator aksi, Imam Risman mengatakan, dirinya beserta tenaga teknis lainnya menuntut kesejahteraan. Serta pengangkatan yang tidak pernah didapat meski telah mengabdi puluhan tahun.

“Hari ini, apa yang disampaikan hasilnya tinggal menunggu tindak lanjut,” ujar Imam.

Dengan diterimanya tuntutan ini, kata Imam, diharapkan usulan terkait kesejahteraan dan formasi, akan segera direalisasikan untuk tenaga teknis.

“Kita berharap apa yang menjadi tuntutan kita secepatnya bisa di realisasikan,” harapnya.

Sebanyak seribu lebih tenaga teknis dinas pendidikan, belum pernah mendapatkan kesempatan. Untuk mengikuti P3K serta tidak memiliki formasi, di dinas pendidikan sejak 2013 lalu setelah adanya pengangkatan kategori 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here