JURNALSUMA.COM.,MAJALENGKA – Ribuan buruh dari berbagai organisasi dan serikat pekerja, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Majalengka Provinsi Jawa Barat, Senin (15/11/2021). Dalam ujuk rasa, mereka menolak Undang Undang Cipta Kerja serta menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dalam tuntutannya, pendemo meminta kenaikan upah tambahan, sebesar Rp. 550.000. Upah pekerja di Kabupaten Majalengka saat ini, hanya sebesar Rp. 2.009.000. Nilai itu, dinali tidak layak dan dianggap tidak sesuai dengan biaya hidup saat ini.

Aksi sempat berlangsung ricuh dengan insiden saling dorong antara masa dengan petugas keamanan, saat pendemo meminta bertemu bupati dan wakil bupati. Situasi kembali kondusif setelah koordinator aksi dan petugas, berhasil meredam masa dan wakil Bupati Tarsono D. Mardiana keluar untuk menemui pedemo.

Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D. Mardiana mengatakan, pihaknya akan  mendukung perjuangan buruh, dengan menyerap aspirasi dan mencari solusi.

“Yang harus kita perhatikan juga adalah pengusaha. Biar upah pekerja ini layak, kemudian para pengusaha juga nyaman berinvestasi di Majalengka. Kita akan cari formulasinya,” katanya.

Terkait tuntutan para pendomo, lanjut Tarsono, pemerintah daerah akan berupaya memberikan hak-hak buruh. Namun, perlu mengacu kepada aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Dan kita di Majalengka, bukti menghargai pekerja, kita masih mendengarkan dewan pengupahan dan yang akan kita putuskan, nantinya harus baik untuk semua,” ucap Tarsono.

Sementara dalam aksi demo, jika tuntutan buruh tidak ada jawaban dan tidak direalisasikan, para buruh mengancam akan melakukan aksi serupa, dengan mengerahkan masa yang lebih banyak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here