JURNALSUMA.,MAJALENGKA – Bupati Majalengka Provinsi Jawa Barat, Karna Sobahi merasa prihatin dan menyesalkan, atas terjadi bentrok petani dengan kelompok FKAMIS asal Indramayu pada Senin (4/10/2021) kemarin.

Apalagi, bentrok itu terjadi lahah milik Pabrik Gula Rajawali yang memiliki luas sebanyak 6.000 hektar, yang dikelola masyarakat Majalengka.

Hal ini, disampaikan Karna Sobahi, disela melayat ke rumah duka korban pembacokan sengketa lahan tebu, Selasa (5/10/2021).

“Kita sudah melakukan diskusi bersama kapolres, dandim dan GM, untuk rapat koordinasi mencari solusi kedepan, bagaimana hal ini tidak terulang,” kata Bupati Karna.

Dalam kesempatan itu juga, bupati beserta jajaran Forkopimda Majalengka, menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban. Bupati juga memberikan santunan dan beasiswa bagi anak korban, yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

“Kami imbau, agar rakyat tetap tenang, tidak terprovokasi, tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin manfaatkan situasi ini,” pintanya.

Bupati menambahkan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Muspika Jatitujuh, pihak PG Rajawali dan para mitra petani yang bekerjasama dalam pengelolaan lahan PG Rajawali, untuk mencari solusi agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, untuk mencari penyelesaian agar sengketa dapat diselesaikan dan tidak memicu konflik yang berkepanjangan dikemudian hari,” harapnya.

Sementara itu General Manager PG Rajawali 2 Jatitujuh, Azis Romlon mengatakan, lahan 6.000 hektar tersebut, sebenarnya merupakan milik PG Rajawali. Namun sebagian besar, berada di wilayah Indramayu, yang pengelolaannya dilakukan petani asal Majalengka yang sudah bermitra dengan PG.

“Memang, lahan-lahan yang menjadi sengketa ini sebagian besar di wilayah Indramayu. Nanti kita fasilitasi dengan koordinasi dengan Forkopimda Majalengka maupun Indramayu,” ujarnya.

Kemudian untuk legalitas lahan tebu yang pengelolaannya menjadi sengketa yang merupakan milik PG Rajawali, lanjut Azis, dibuktikan dengan sertifikat HGU Nomor 1 dari Kabupaten Majalengka dan sertifikat HGU Nomor 2 dari Kabupaten Indramayu.

“Jadi memang secara ilegal mereka menguasai lahan sebagian besar di wilayah Indramayu,” ungkap Azis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here